Pemerintah Harus Tegas Keluarkan Aturan Tentang Cadar dan Cingkrang

  • Whatsapp

Jakarta – Menteri Agama (Menag) Fachrur Razi mewacanakan tentang larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan, hal ini pun menimbulkan pro dan kontra.

Ketua Umum Masyarakat Pesantren KH Hafidz Taftazani mengatakan, Menag harus tegas dan jelas dalam menyelesaikan polemik tersebut. Menurutnya, secara umum keislaman di Indonesia sekarang sudah terbelah dengan adanya kelompok-kelompok yang menggunakan cadar dan celana cingkrang.

Muat Lebih

“Di tengah-tengah masyarakat penggunaan cadar dan celana cingkrang susah untuk kita menolak atau tidak menolak. Sebab di dalam hal ini, arus demokrasi di kita tidak sampai pada tolak dan menolak. Tapi secara umum perasaan-perasaan, kondisi-kondisi orang-orang yang menggunakan cadar dan tidak cadar itu sudah terbelah. Cingkrang dan tidak cingkang sudah terbelah,” ucap KH. Hafidz di Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Menurutnya, kondisi penggunaan cadar dan celana cingkrang di Indonesia sudah mengarah pada kelompok identitas atau politik identitas. Apalagi dengan kondisi setiap ada bomber (bom bunuh diri atau terorisme) hampir yang melakukannya adalah celana cingkrang dan cadar.

“Apalagi secara kebetulan, hampir mayoritas bomber adalah bercelana cingkrang dan ditemani istrinya yang bercadar, atau istrinya yang tertangkap nantinya menggunakan cadar. Ini yang menjadikan masyarakat kita sudah terbelah, dan melahirkan yang namanya kelompok identitas atau politik identitas. Ini yang mengarahnya ke sepeti itu, apalagi dengan bebasnya cingkrang dan cadar masuk ke ASN dan hamper di seluruh kementerian. Oleh karena itu pemerintah harus mendisiplinkan,” ucapnya.

Di Indonesia jelas sekali ada satu kelompok yang betul-betul sudah membelah umat. Masjidnya tidak boleh dipakai oleh orang lain yang bukan kelompoknya. Kalau kelihatan ada orang asing masuk dan sholat di masjid tersebut, harus dicuci dan dibersihkan masjidnya. Jika kelompok itu ada yang meninggal, orang lain tidak boleh ada yang mengurusnya dan harus diurus oleh kelompm tersebut.

“Ini kan sudah membelah umat. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada lagi,” ucapnya.

Untuk itu, beliau menyarankan persoalan seperti ini diselesaikan dengan teori-teori ushul fikih atau kaidah fikiyah.

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
“Hukum itu tergantung illatnya (sebabnya), tergantung ada dan tidaknya alasan tersebut”

“Dulu pada masa penjajahan pakai celana itu haram karena identik dengan penjajah, sekarang pegawai negeri sipil atau ASN seharusnya tidak pakai cadar dan celana cingkrang karena orang-orang tersebut selalu mengelompokan diri, dan ini telah membelah situasi dan kondisi di interal instansi pemerintahan,” jelas Alumnus Universitas Ummul Quro, Makkah.

Menurutnya, dalam fikih hal ini juga bisa disebut sad adz-dzara’i yaitu menutup atau memotong sesuatu yang memungkinkan akan terjadi sesuatu. Maka ditutup saja, dipotong saja jalan tersebut untuk menghindari terjadinya kelompok-kelompok dalam instansi tersebut.

KH Hafidz juga mengatakan bahwa menggunakan cadar adalah suatu budaya dan menggunakan cadar bukan sekedar untuk menutup aurat saja. Bahkan di timur tengah laki-laki menggunakan sorban juga ditutupkan ke wajahnya karena memang alamnya mengharuskan karena banyaknya debu, pasir dan panasnya matahari.

“Kalau membuka wajah dikhawatirkan diintip orang, ditaksir orang, ini cantik sekali kemudian menjadi maksiat, nah itu ditutup agar tidak terjadi seperti itu. Kalau kita melihat wajah Nabi Yusup dalam suatu Al-Quran dikisahkan, perempuan saat melihat wajah Nabi Yusuf yang begitu tampan kemudian perempuan tersebut sampai terluka terkena pisau saat mengupas sesuatu berbarengan saat melihat ketampanan wajah Nabi Yusuf, nah kalau yang terjadi seperti itu berarti laki-laki juga harus ditutup agar tidak ada perempuan yang berdosa karena melihat wajah laki-laki,” ucapnya.

Hal ini perlu dikembalikan dan ditegaskan bahwa penggunaan cadar merupakan budaya dan tergantung dengan kondisi setempat. Bahkan, tidak ada satu negara pun yang mengatakan penggunaan cadar wajib.

Contoh lain misalnya di timur tengah, ulama mengatakan rokok itu haram tapi rakyatnya sampai hari ini ada yang merokok tidak dikenakan hukuman, sehingga antara rokok haram dan masyarakat yang merokok tidak ada ikatan yang menjadikan seseorang terkena dampak hukum karena melanggar sesuatu yang haram.

Begitu juga dengan masalah penggunaan cadar, orang-orang timur tengah tidak pernah mengatakan orang yang tidak menggunakan cadar itu haram. Dan hampir diseluruh belahan umat Islam di dunia tidak ada yang menghukumi haram bagi yang tidak bercadar.

“Antara yang bercadar dan tidak bercadar menjadi masalah ketika datang ke Indonesia. Cadar menjadi sebuah masalah karena cadar itu sudah dinilai secara umum bahwa ini menjadi satu kelompok. Di timur tengah ini bukan menjadikan kelompok, mau cadar atau tidak bukan masalah, tapi kenapa datang ke Indonesia menjadi masalah seakan-akan orang bercadar membawa suatu sunah dan yang lainnya tidak,” ucapnya.

Oleh karena itu, kaidah الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
bisa menjadi solusi yang tepat terhadap masalah ini.

“Kalau di pemerintahan seharusnya secara tegas dilarang agar ASN yang menjadi contoh masyarakat adalah kelompok satu yang tidak terbelah. Apalagi sebagai pelayan publik, jangan sampai ada ketidakjelasan bagi seseorang yang minta pelayanan tetapi yang melayani tidak jelas,” tutup KH Hafidz.

Pos terkait