Tiga Poin Menyongsong Suksesnya Menteri Agama yang Baru

  • Whatsapp

Jakarta – Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 lalu sukses mendapatkan pengakuan dunia internasional. Selang tiga hari, Jenderal (Purn) Fachrul Razi ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menduduki jabatan sebagai Menteri Agama dalam kabinet periode 2019-2024.

Ketua Umum Masyarakat Pesantren KH. Hafidz Taftazani mengingatkan kepada Menteri Agama terkait dengan hal-hal fundamental yang harus segera dilaksanakan di masa awal jabatannya.

Muat Lebih

“Mumpung baru menjabat, ini merupakan hal yang sangat penting yang kita ingatkan kepada Menag untuk mencegah dan menagkal radikalisme, terorisme, extrimesme dan aliran-aliran yang bersifat intoleran,” ucap Kiyai Hafidz yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum, Cipari, Cilacap kepada media di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Sedikitnya ada 3 (tiga) poin yang mendasar yang harus dilakukan Menteri Agama di awal jabatannya. Berikut tiga poin tersebut.

  1. Menteri Agama segera mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) mengenai penyelenggaraan eksistensi pemberdayaan dan kesejahteraan pesantren sebagai penjabaran teknis terhadap undang-undang pesantren yang baru dilahirkan. Karena jika Permen dikeluarkan tentu Perda-perda yang dikeluarkan oleh DPRD merupakan sinergitas undang-undang pesantren yang sejalan.
  2. Dalam rangka mencegah, menangkal dan menghadapi kelompok-kelompok radikal, ekstrimisme, haluan-haluan keras dalam kelompok yang menyatakan dirinya beragama harus segera dikeluarkan Permen bahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Agama, Menteri Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Polri dan BIN tentang batasan ruang gerak kelompok tersebut dengan cara menyelenggarakan diklat apapun bentuknya di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

“Radikalisme sudah tumbuh mengakar di perguruan tinggi dan pendidikan menengah di Indonesia, ini sangat memprihatinkan,” ujar KH. Hafidz.

Diklat ini dikhususkan bagi para khotib dan mubaligh mengenai wawasan kebangsaan yang meliputi Pancasila dan NKRI. Kerukunan beragama harus dilakukan yang ditandai dengan sertifikasi khotib dan mubaligh. Bagi siapapun khotib dan mubaligh yang tidak memiliki sertifikat perlu diragukan tentang kekhotibannya atau kemubalighannya.

Untuk menyelamatkan NKRI para khotib atau mubaligh harus melakukan sertifikasi itu. Jika perlu, masjid-masjid yang dianggap melakukan kegiatan atau sarang radikal kegiatannya diganti dengan khotib lain yang sudah bersertifikasi.

Inisiasi sertifikasi khilotib atau mubaligh pada tahun lalu pada dasarnya sudah mulai dikerjakan, namun tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan karena tergesa-gesa dan sporadis.

Dalam rangka menyokong materi pengayaan keagamaan bagi para khotib dan mubaligh, Menteri Agama dapat bekerja sama dengan Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) dan lain-lain.

3. Pesantren setidaknya diurus oleh menteri muda urusan pesantren, namun ini merupakan hak preogratif Presiden. Atau setidak-tidaknya Dirjen Pesantren dan Pendidikan Islam menjadi satu direktorat. Pada Kementerian Agama periode yang lalu, pesantren hanya diurus oleh eselon dua / direktur saja.

“Apabila tiga poin itu bisa dilaksanakan oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi, saya merasa Kementerian Agama akan lebih memberikan harapan besar yang selama ini didamba-dambakan oleh masyarakat Indonesia,”tutup KH. Hafidz.

Pos terkait