Dukungan Masyarakat Pesantren Terhadap Terpilihnya KH. Ma’ruf Amin Sebagai Wakil Presiden Untuk Menuntaskan Landasan Kehidupan Beragama

  • Whatsapp

Jakarta – Keberagaman agama di Indonesia dan kerukunan yang ada didalamnya tak lepas dari sistem demokrasi yang berjalan baik di negeri ini. Meski demikian, sikap intoleransi dan primordialisme tetap ada dan memboncengi isu agama. Kelompok tertentu kerap membawa isu agama untuk memecah belah bangsa ini.

Ketua Masyarakat Pesantren, KH Hafidz Taftazani mengatakan, Indonesia mempunyai Pancasila sebagai landasan kerukunan beragama. Untuk mewujudkan kerukunan itu, orang Indonesia harus benar-benar menghidupi nilai-nilai Pancasila.

Muat Lebih

“Banyak juga kelompok yang menunggani Islam untuk memecahkan bangsa ini, identitas kelompok tertentu yang berbenturan dengan kelompok yang lain,” ucap KH. Hafidz di kantor Alharamain Tour and Travel saat perencanaan manasik haji khusus, Kamis (4/7/2019).

Lebih lanjut, kelompok-kelompok tertentu tersebut sudah melakukan kegiatan rutin di kehidupan masyarakat dengan melakukan kegiatan dakwah di masjid-masjid hingga tempat umum yang mencuci otak tentang pemahaman agama yang tidak sesuai dengan norma Pancasila. Oleh karena itu, menurut KH. Hafidz, badan elemen masjid harus ditatar atau diberikan diklat soal masalah-masalah keagamaan khususnya dalam bidang dakwah.

“Dalam hal ini pengurus-pengurus masjid harus diganti dengan orang-orang yang sudah ditatar atau didiklat dai dan khotib oleh Direktorat Penerangan Agama Islam bersama Bidang Kemasjidan pada Kementerian Agama RI. Misalkan pengurus masjid yang ada di kementerian pertahanan, BUMN, masjid yang ada di mall, masjid di apartemen, masjid di lingkungan TNI dan Polri, dan masjid-masjid di seluruh Indonesia sampai tingkat kecamatan atau desa harus ditatar semua oleh Direktorat Penerangan Agama Islam,” tutur KH. Hafidz.

Menurutnya, penataran atau diklat dai dan khotib mengenai dakwah yang sesuai dengan asas Pancasila harus dilakukan secara berkala setiap tahun atau tiga bulan sekali sesuai dengan tugas wilayah masing-masing pendakwah.

“Pendakwah yaitu dai dan khotib sangat berefek terhadap stabilitas negara maka harus ditatar atau didiklat sesuai dengan asas Pancasila,” ujarnya.

Lebih jauh, saat ini Islam oleh beberapa kelompok sudah menjadi identitas yang melekat pada masing-masing kelompok, sehingga akan menimbulkan bahaya yang sangat besar yaitu Islam akan terkotak-kotak.

“Contohnya jenggot, itu kan biasa, ada yang suka berjenggot atau tidak, namun kalau sudah dijadikan identitas itu akan menjadi sesuatu identitas yang melekat terhadap keagamaan kelompok tersebut,” paparnya.

Contoh lain menurutnya adalah soal celana cingkrang, dari dulu para kiyai kalau pakai sarung di atas mata kaki g ada persoalan, namun saat celana cingkrang dijadikan identitas khusus dan monopoli maka yang terjadi adalah politik identitas dan pengkotakan agama.

Oleh karena itu, menurutnya, sesuatu yang biasa dijadikan identitas terhadap kelompok yang mengarah terhadap garis keras di periode yang akan datang oleh KH Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden Indonesia dari kalangan ulama harus dituntaskan.

“Arab Saudi menganut madzhab Hambali, Mesir madzhabnya Hanafi, Turki madzhabnya Maliki, Yaman dan Asia tenggara termasuk Indonesia para ulama sepakat bahwa madzhabnya Syafi’i, maka ini harus ditegaskan kembali oleh pimpunan negeri ini untuk stabilitas negara,” ucapnya.

Hal ini sesuai dengan kepentingannya yaitu seperti rambu-rambu di jalan. “Jalan kalau g ada rambu-rambu lalu lintas maka semua g bisa jalan, karena masing-masing pengin jalan maka akhirnya bertabrakan. Maka harus dihidupkan rambu-rambu. Rambu-rambu kita harus jelas yaitu Imam Syafi’i. Tidak boleh pudar, harus keras kembali rambu-rambu itu,” jelasnya.

Guna menjaga stabilitas tersebut, maka menurutnya, NU dan Muhammadiyah menjadi organisasi yang sangat cocok mengemban tanggung jawab tersebut. Alasannya adalah NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi terbesar yang ada di Indonesia dan sudah teruji dalam hal menjaga keutuhan negara yaitu NU dan Muhammadiyah pada pertumbuhan pertama saat Muhammadiyah masih dipimpin langsung oleh KH. Ahmad Dahlan dimana ajaran keduanya tidak berbeda hanya beda jalur yang ditempuhnya, spesifikasi Muhammadiyah di pendidikan modern di kota-kota sedangkan NU di pendidikan pesantren di desa-desa.

“Diklat mubaligh dan khotib harus dilakukan melalui Kementerian Agama bekerjasama dengan NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi terbesar. Pola kebangsaan dalam beragama harus tuntas,” ucapnya.

Menurutnya, hal itu menjadi sangat penting dilakukan untuk menuju terjadinya Islam yang toleran rahmatan lil alamin dan keberadaan negara yang jelas soal madzhab yang dianut yaitu Imam Syafi’i.

“Diatas itu semua maka menteri agamanya harus dari NU (PBNU) non politik, bukan dari NU Politik. Terbukti 3x berturut-turut menteri agama yang dari partai politik tersandung masalah korupsi,” pungkasnya.

Pos terkait