Seputar Jakarta

Geobox Indonesia Gelar Diskusi Publik “Rekonsiliasi Kebangsaan”

  • Reporter:
  • Selasa, 21 Mei 2019 | 22:06
  • / 16 Ramadhan 1440
Geobox Indonesia Gelar Diskusi Publik “Rekonsiliasi Kebangsaan”

JAKARTA – Geobox Indonesia menggelar Diskusi Publik dan Buka Bersama dengan tema “Rekonsiliasi Kebangsaan” pada 21 Mei 2019 di Hotel Matra, Matraman, Jakarta Pusat. Hadir sebagai narasumber Amsar A. Dulmanan (Pengamat Politik) dan Shaleh, S.H., M.H. (Pengacara).

Acara yang dimulai jam 16.00 WIB ini dihadiri oleh 35 Mahasisawa. Terdiri dari mahasiswa Assyafiyah, UNUSIA (Universitas Nahdlatul Ulama), UBK (Univesitas Bung Karno), dan kelompok Pemuda dalam naungan KOPRI (Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri).

Imron Hasan, Mahasiswa Pasca Sarjana Unas saat membuka acara mengatakan, 17 April masyarakat Indonesia telah melakukan pesta demokrasi serentak. Dimana, diikuti oleh banyak partai dengan berbagai kepentingan. Sehingga, menurut Imron, memicu terkotak-kotaknya masyarakat.

“Pasca pemilu dan penetapan oleh KPU tentu diharapkan Indonsia bisa lebih maju dalam pembangunan secara infrastruktur dan Sumber daya Manusia,” kata Imron.

Amsar A. Dulaman yang merupakan pengamat politik Indonesia mengatakan, problem yang ada adalah problem hukum, dimana masih belum ada pelaksanaan dari kesepakatan hukum yang telah disepakati. Menurutnya, dalam berprespetif ideologi berbeda dengan rekonsliasi dalam berpespektif kepentingan.

“Pilpres adalah prestiwa politik yang dilaksanakan oleh KPU dengan prasarat, dan kesepakatan yang telah di sepakati. Kalaupun ada masalah kecurangan itu bisa di atasai dengan hukum makanya ada Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan MK (Mahkamah Konstitusi),” ujar Amsar.

Sementara, Shaleh yang merupakan seorang pengacara mengatakan, hari ini Indonesia dihadapkan dengan Pilpres yang menurut keumuman merupakan Pilpres paling heboh. Indonesia juga dihadapkan dengan dunia maya yang iktut serta dalam kehebohan Pilpres 2019 ini. Menurutnya, apa yang terjadi hari ini tidak terlepas dengan perebuhan konstitusi Indonesia.

“Amandeman tahun 2002 mengubah kontestasi kita, dimana kita terlibat secara langsung yang awalnya hanya diwakili oleh wakil rakyat saja (MPR). Elite politik selalu berbicara jika ada perbedaan kita harus selesaiakan secara konstitusional. Namun masyarakat kita masih perlu di edukasi mengenai hal ini,” kata Saleh.

Acara ditutup dengan buka bersama dilanjutkan sholat maghrib berjamaah dan deklarasi damai pasca pemilu.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

  • ©2017 Seputar Jakarta

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional