Seputar Jakarta

Sekjen HMS: Penegakan Hukum di Negeri Ini Runtuh

  • Reporter:
  • Jumat, 27 April 2018 | 15:04
  • / 11 Sya'ban 1439
Sekjen HMS: Penegakan Hukum di Negeri Ini Runtuh

Jakarta — Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera, Hardjuno Wiwoho mengatakan penegakan hukum di Republik Indonesia ini benar-benar runtuh. Sebab, hakim pemutus praperadilan kasus korupsi Bank Century, Effendi Mukhtar bukannya mendapat penghargaan, malah “dibuang” ke luar Jawa.

“Penegakan hukum di negeri ini runtuh. Kasihan juga, hakim pemutus praperadilan Kasus Korupsi Bank Century dimutasi. Hakim pemutus praperadilan Kasus Korupsi Century itu ‘dibuang’ ke luar Jawa,” uangkap Hardjono di kantor HMS Jum’at (27/4/2018)

Ia pun merasa sangat prihatin dengan peristiwa ini. “Sungguh-sungguh sangat memprihatinkan kita sebagai pegiat anti korupsi. hakim yang mengambil keputusan dengan berani dan bertujuan mempertegas pemberantasan korupsi keuangan negara, kok, bukannya diberikan apresiasi dengan promosi jabatan yang lebih tinggi. Hakim tersebut di-down grade diturunkan dengan dimutasikan dari Jakarta dan dibuang jauh ke luar Jawa,” katanya.

Hardjuno, yang juga menjabat Sekjen Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara, kasus terbaru yang dialami hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pemutus praperadilan kasus korupsi Bank Century yang memerintahkan KPK agar segera menetapkan Dr. Boediono sebagai mantan gubernur Bank Indonesia dan kawan-kawan menjadi tersangka atas dugaan secara bersama-sama dengan napi Dr. Budi Mulia melakukan bailout illegal Bank Century Rp 6,7 triliun itu sangat menggemparkan publik. “Sang hakim Effendi Mukhtar pun dimutasi ke Pengadilan Negeri Jambi,” tegasnya.

Harjuno menyatakan peristiwa ini sungguh menyakitkan hati masyarakat. “Karena, masyarakat sangat menunggu dituntaskannya kasus mega skandal Century Gate yang telah menggelinding menjadi bola panas yang ternyata benar-benar akan ‘menggilas’ Dr. Boediono yang merupakan salah satu dari ‘trio big fish’ mafia keuangan negara bersama Sri Mulyani dan Darmin Nasution yang secara istiqomah sejak tahun 2011 agar dimeja hijaukan sesuai tuntutan demo 11 kali yang dilakukan Gerakan HMS sampai 20 Mei 2017 ke KPK,” ucapnya.

Menurut Hardjuno Wiwoho, seharusnya “Yang Mulia” Presiden Joko Widodo yang mencanangkan revolusi mental untuk memberantas korupsi di RI dengan program nawacita-nya memberikan bintang mahaputera pada hakim Effendi Mukhtar yang telah berpangkat IV D sebagai PNS yang kalau di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan seharusnya telah mendapat gelar guru besar (profesor) di bidang hukum.

 

“Aneh bin ajaib, hakim berani justru dibuang keluar dari Jakarta. Kalau begini, viva koruptor. Selamatlah para koruptor dari palu hakim tegas yang berani menegakkan keadilan dan kebenaran seperti Tuan Effendi Mukhtar maupun hakim Albertina Ho alumni FH UGM yang telah setelah menghukum mafia pajak Gayus Tambunan malah di dimutasi ke luar Jawa. Sungguh-sungguh memprihatinkan,” kritik Harjuno.

 

Untuk diketahui, Mahkamah Agung memutasi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Effendi Mukhtar, yang memeriksa dan memutus perkara praperadilan kasus korupsi Bank Century dan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menetapkan Boediono sebagai tersangka.

 

“Ya, yang bersangkutan memang masuk ke dalam nama yang dimutasi berdasarkan ketetapkan tim promosi mutasi MA,” ucap Juru Bicara MA, Suhadi, Selasa lalu (24/4/2018).

Sayangnya, Suhadi tidak menjelaskan alasan mutasi sang hakim. ia mengaku tidak tahu apakah alasan mutasi berkaitan dengan putusan hakim pada praperadilan kasus century.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
  • ©2017 Seputar Jakarta

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional