Seputar Jakarta

Ini Tawaran Strategi Kadin Percepatan Perwujudan Ekonomi Maritim Indonesia

  • Reporter:
  • Kamis, 19 April 2018 | 13:29
  • / 3 Sya'ban 1439
Ini Tawaran Strategi Kadin Percepatan Perwujudan Ekonomi Maritim Indonesia
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perhubungan Johnson W. Sutjipto, saat menjadi pembicara pada acara diskusi kelompok terarah dengan tema “Percepatan Perwujudan Ekonomi Maritim Indonesia” di gedung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Melihat posisinya yang strategis, Indonesia dinilai berpotensi menjadi negara utama maritim dunia. Pasalnya, sebanyak 70% volume perdagangan dunia berada di kawasan Asia Pasifik dimana 45% diantaranya melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

“Dari sisi letak geografis, dimana Indonesia diapit oleh samudera Pasifik dan Atlantik. Indonesia sangat memungkinkan  menjadi negara utama maritim dunia, karena hampir 50% perdagangan dunia melalui laut, dipastikan melalui ALKI,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perhubungan Johnson W. Sutjipto di gedung Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

Selain itu, menurut Johnson, Indonesia sudah dikenal sebagai negara kepulauan dimana sebagian besar masyarakatnya hidup dari laut dan berbudaya bahari. Potensi ekonomi kemaritiman Indonesia, disebut sangat besar, tetapi selama ini belum optimal untuk dikelola menjadi sumber kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

“Seluruh potensi ekonomi kemaritiman yang mencapai US$1,33 triliun harus dikembangkan, mulai di potensi ekonomi yang ada di atas perairan laut seperti transportasi, kepelabuhanan, maupun di dalam perairan laut yakni  perikanan, budidaya maupun potensi ekonomi yang ada di dasar atau tanah perairan seperti minyak dan gas bumi,” ujar Johnson.

Untuk mencapai itu semua, Johnson menambahkan, masih banyak  yang harus dibenahi pemerintah. Terutama, berkaitan dengan adanya kebijakan yang dirasakan belum pas, seperti kebijakan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Klasifikasi, Perasuransian, Pembiayaan, Pajak bagi BBM, tarif-tarif dan infrastruktur perhubungan.

Regulasi perizinan, investasi dan operasional usaha, kata Jhonson, juga harus terus dibenahi sesuai dengan aturan internasional. Selain itu, ia menambahkan, sektor fiskal dan moneter juga dibenahi agar Indonesia bisa kompetitif dengan internasional dan harus digalakkan pembangunan infrastruktur laut, baik kapal, pelabuhan, jalan akses ke pelabuhan dan sebagainya.

“Bagi swasta yang penting adalah kepastian hukum dan kemudahan dalam berusaha. Oleh karena itu, perlu dukungan kebijakan yang berkaitan dengan kemudahan di bidang perpajakan dan pembiayaan serta pengurusan perizinan,” imbuh Jhonson.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
  • ©2017 Seputar Jakarta

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional