Seputar Jakarta

Kegiatan Diseminasi Advokasi Haji Bertajuk ‘Dari Jamaah Untuk Jamaah’

  • Reporter:
  • Senin, 9 April 2018 | 19:27
  • / 23 Rajab 1439
Kegiatan Diseminasi Advokasi Haji Bertajuk ‘Dari Jamaah Untuk Jamaah’

Bogor — Subdit Advokasi Haji Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI melaksanakan kegiatan Diseminasi Advokasi Haji dengan tema “Dari Jamaah Untuk Jamaah”. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari (9-11/4) di Hotel Lorin, Kawasan Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Para peserta yang hadir merupakan para pejabat Kementerian Agama daerah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Depok dari unsur KUA, Penyuluh, KBIH dan Kasi Haji.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nizar Ali dalam sambutannya mengatakan soal pentingnya kegiatan advokasi haji khususnya perlindungan, pelayanan dan pembinaan. Hal ini untuk mendorong indeks kepuasan jamaah atas survei yang dilakukan oleh lembaga survei seperti barometer.

“Kementerian Agama selalu optimal memberikan layanan-layanan, Alhamdulillah sejak tahun 2014 indeks kepuasan jamaah terus meningkat,” jelas Nizar.

Nizar mengatakan, sejak tahun 2010 dimulainya survei kepuasan jamaah haji, Kementerian Agama terus berbenah memperbaiki pelayanan. Pada tahun 2010 indeks kepuasan jamaah haji sebesar 81,45%, selanjutnya pada tahun 2011 mengalami kenaikan menjadi 83,31%. Pada tahun 2012 indeks kepuasan jamaah haji mengalami penurunan menjadi 81,32%, dan pada tahun 2013 indeks kepuasan jamaah haji naik menjadi 82,67%. Pada tahun 2014 indeks kepuasan jamaah haji tercatat turun menjadi 81,52%, sejak saat itu, pelayanan terus diperbaiki, sehingga pada tahun 2015 hingga tahun 2017 indeks kepuasan jamaah haji terus meningkat hingga 84,85%.

“Kami optimis angka indeks kepuasan jamaah haji mampu menembus indeks 85%, Amiin,” harap Nizar.

Sementara itu, Direktur Bina Haji, Khoirizi dalam sambutannya mengatakan bahwa diseminasi ini adalah penyambung kata dari Kementerian Agama RI kepada pemerintah daerah. Advokasi ini menjadi ujung tombak dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah yang selama ini kurang mendapat informasi yang masif baik regulasi ataupun kebijakan.

“Contahnya saja yang paling baru yaitu PMA No. 8 Tahun 2017, PMA No. 20 Tahun 2016 tentang TPHD, banyak kawan-kawan yang belum memahami itu, kalau itu dipahami Insya Allah tidak akan timbul gape antar pemerintah pusat dan daerah,” kata Khoirizi.

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji (Ditjen PHU) melalui Subdit Advokasi Haji akan melibatkan elemen sosial kemasyarakatan dalam penyebaran pengetahuan tentang perhajian. Penyebaran ini dengan melibatkan tingkat pimpinan daerah kabupaten kota di setiap provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
  • ©2017 Seputar Jakarta

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional