Seputar Jakarta

Konjen RI Penang : Kasus Adelina Merangkum Semua Kacau Balau Keberangkatan PMI Nonprosedural ke Luar Negeri

  • Reporter:
  • Kamis, 22 Maret 2018 | 17:46
  • / 5 Rajab 1439
Konjen RI Penang : Kasus Adelina Merangkum Semua Kacau Balau Keberangkatan PMI Nonprosedural ke Luar Negeri
Konsul Jenderal RI di Penang, Iwanshah Wibisono, Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono dan Direktur Mediasi dan Advokasi BNP2TKI, R.Wisantoro dalam rapat konsolidasi antar Stakeholders di NTT, mengusung tema Sinergi dalam Pencegahan dan Penanganan CPMI/PMI Nonprosedural dilaksanakan di Kupang (21/03/2018).

Konsul Jenderal (Konjen) Republik Indonesia (RI) di Penang, Iwanshah Wibisono menyatakan bahwa kasus Adelina dari Nusa Tenggara Timur (NTT) merangkum semua kacau balau keberangkatan PMI nonprosedural ke luar negeri, hal ini dikatakan Iwanshah Wibisono dalam paparannya di hadapan peserta rapat konsolidasi antar Stakeholders di NTT yang diinisiasi Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI, mengusung tema “Sinergi dalam Pencegahan dan Penanganan CPMI/PMI Nonprosedural” dilaksanakan di Kupang. Rabu (21/03/2018).

Penyebab maraknya kasus PMI (Pekerja Migran Indonesia) di Penang, menurut Iwanshah Wibisono, adalah lantaran pemalsuan data pribadi PMI baik KTP, KK, pembuatan paspor, lalu ditambah rute keberangkatan yang tidak normal, kurangnya pemantauan di pintu “keluar masuk” Indonesia, penyalahgunaan visa kunjungan dan belum lagi push dan pull factor penyebab permasalahan nonprosedural lainnya. Hal ini menyebabkan berbagai macam kasus seperti perdagangan orang, gaji tidak dibayar, penyiksaan, dan lainnya.

“Dari sudah banyaknya kasus yang terjadi ini, namun mereka (warga NTT, red) tetap ngotot pergi berangkat bekerja ke luar negeri, walau pekerjaan nya Dirt and Difficult, dengan harapan salah satunya mencari nafkah untuk hidup dan juga bisa bangun rumah” ujar Iwanshah Wibisono.

Dirinya menyatakan bahwa dalam waktu yang singkat disela kunjungannya ke NTT, bersama dengan Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono, melakukan blusukan untuk mendapatkan gambaran real, nyata, tentang kondisi di NTT.

Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono juga menyampaikan bahwa statistik jumlah penempatan PMI yang terdokumentasi itu menurun, namun jumlah kasus meningkat. Artinya banyak PMI yang berangkat secara nonprosedural.

“Kalau kita secara bersama-sama bisa membenahi masalah pemberangkatan nonprosedural, maka dengan sendirinya permasalahan PMI akan berkurang” ujarnya. Dirinya mendapatkan sewaktu bertugas menjadi wakil dubes RI di Malaysia, bahwa shelter-shelter mayoritas isinya berasal dari warga NTT.

Lebih lanjut Hermono menjelaskan, akar masalah PMI berangkat secara nonprosedural, adalah karena mereka menganggap prosedur yang ada/birokrasi itu berbelit-belit, makanya dirinya berpesan agar proses prosedur atau pelayanan birokrasi yang ada itu harus dipercepat, serta pencegahan dan penindakan harus diperkuat demi memberikan efek jera.

“Kepada mereka yang tidak memenuhi syarat bekerja diluar negeri, jangan hanya ditolak, tapi lakukan approach secara komprehensif, berikan arahan dan ajari dengan benar bagaimana menempuh secara prosedural, pihak keluarga juga jangan takut lapor jika ada anggota keluarganya hilang tidak ada kabar, dan keluarga  jangan mau jika diiming-imingi atau dikasih uang yang istilahnya uang sirih pinang, ini sudah masuk unsur TPPO” tekannya.

Harus ada komitmen dan harus dimulai dari NTT untuk menabuh genderang perang terhadap masalah PMI Nonprosedural dan TPPO ini. Kita benahi dan fasilitasi PMI untuk berangkat dengan benar, jelasnya.

Saya sampaikan sekali lagi keinginan Gubernur NTT bahwa dalam rapat ingin mendapatkan masukan dari semua pihak, mengajak semua pihak untuk saling bersinergi sebagai komitmen bersama menangani permasalahan PMI, jangan sampai NTT terus menerima peti mayat.

“Cukup Adelina saja sebagai martir bagi kita untuk bersama-sama memerangi TPPO ini” pungkas Hermono.

Dari peserta yang hadir ada yang memberikan himbauan agar pemda lebih konsentrasi lagi pada penguatan peran aparat dan infrastruktur desa. Rapat konsolidasi dengan stakeholders di NTT ini dilakukan setelah sehari sebelumnya BNP2TKI beraudiensi dengan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.

Rapat konsolidasi dihadiri Polda NTT, TNI AU Lanud El-tari, Keuskupan Agung Kupang, Ketua Pengadilan Tinggi, Imigrasi Kupang, Lantamal, MUI NTT, Kesbangpol dan stakeholders lainnya. Hadir pula Direktur Mediasi dan Advokasi BNP2TKI, R. Wisantoro, Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan, Gotot Hermawan, Kepala BP3TKI Kupang, Tato Tirang, Kepala Subdirektorat Asia Pasifik dan Amerika, Melvin John Raffles H, Kasi Litigasi dan Nonlitigasi, Pujiono, Kasi Perlindungan BP3TKI Kupang, Siwa dan pihak Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, KJRI Penang, dan stakeholders lainnya di wilayah NTT.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
  • ©2017 Seputar Jakarta

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional