Seputar Jakarta

Gubernur NTT Minta BP3TKI Kupang Beri Peran pada Aparat Daerah

  • Reporter:
  • Rabu, 21 Maret 2018 | 18:33
  • / 4 Rajab 1439
Gubernur NTT Minta BP3TKI Kupang Beri Peran pada Aparat Daerah
Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono saat melakukan audiensi ke kantor Gubernur NTT dalam rangka meningkatkan pencegahan dan penanganan CPMI/PMI Unprosedural, Selasa (20/03/2018).

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya menyatakan kegalauan terhadap masih banyaknya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari NTT yang meninggal di luar negeri. Hal tersebut disampaikan kepada Sekretaris Utama Badan Nasional Penetapan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Hermono saat melakukan audiensi ke kantor Gubernur NTT dalam rangka meningkatkan pencegahan dan penanganan CPMI/PMI Unprosedural, Selasa (20/03/2018).

“BP3TKI(Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) yang ada di Kupang harus berkoordinasi kuat dan harus berikan peran kepada Bupati, Walikota, pemerintah, dan aparat desa agar memperkuat pencegahan dan penanganan PMI Ilegal” ungkap Gubernur NTT, didepan forum audiensi yang diinisasi oleh Sekretaris Utama BNP2TKI. Dihadiri Polda NTT, TNI AU Lanud El-tari, Keuskupan Agung Kupang, Ketua Pengadilan Tinggi, Imigrasi Kupang, Lantamal, MUI NTT, Kesbangpol dan stakeholders lainnya.

Lebih lanjut Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengungkapkan bahwa permasalahan yang ada saat ini dikarenakan kondisi ketenagakerjaan di NTT yang belum menggembirakan. Berdasarkan data BPS NTT tahun 2017, menunjukkan rendahnya kualitas angkatan kerja dimana 56,65% masih berpendidikan SD kebawah, 2,67% berpendidikan Diploma, dan 4,46% berpendidikan S1/S2/S3.

“Dari forum ini kami ingin mendapatkan masukan dari semua pihak, mengajak semua pihak untuk saling bersinergi menangani permasalahan PMI ini, jangan sampai kami terus menerima peti mayat” ujar Gubernur NTT.

Keinginan dari Gubernur NTT yang disampaikan dalam audiensi tersebut antara lain, ingin mendata TKI Ilegal di Malaysia. Gubenur meminta dalam forum ini agar secara bersama-sama memikirkan jalan keluar terbaik sebagai komitmen bersama untuk mencegah pemberangkatan PMI Ilegal/nonprocedural.

“Pertama yang ingin kami lakukan yakni mendata PMI Ilegal yang ada di Malaysia dan membantu menyelamatkan mereka, lalu kedua, mencegah pemberangkatan TKI Ilegal, yang diberangkatkan cukup yang legal saja” tuturnya.

Menyambut yang disampaikan Gubernur, Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono, mengungkapkan data jumlah PMI meninggal di Malaysia yang berasal dari NTT, tahun 2018 ini sudah sebanyak 19 PMI yang meninggal, kesemuanya undocumented, di tahun 2017 sebanyak 62 PMI meninggal (1 berangkat secara prosedural), tahun 2016 dari 46 PMI yang meninggal (2 berangkat secara prosedural).

Hermono menyampaikan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan ini membutuhkan komitmen bersama, momentum mencuatnya kasus permasalahan PMI di NTT dan lahirnya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, harus dijadikan kesempatan dalam menyongsong perubahan.

“Di level pimpinan pada pemerintahan pusat, komitmen sudah dibangun, terlihat dari kerjasama penguatan antar instansi melalui MoU, mekanisme yang sudah berjalan lebih baik saat ini, dengan keaktifan grup tim pencegahan PMI Ilegal, yang terdiri dari Imigrasi , Bareskrim dan instansi lainnya. Paling penting adalah bangun komitmen bersama dan secara bersama-sama tangani masalah, juga sama halnya dengan jajaran pemerintah yang ada di daerah harus demikian” ungkap Hermono.

Lebih jelas Hermono menyampaikan, melalui UU No.18 tahun 2017 yang baru ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat vital. “Seorang Kepala Desa harus tahu siapa warganya yang hendak berangkat bekerja ke luar negeri, berapa umurnya, siapa orangtuanya, dan berbagai data lainnya sebelum diberangkatkan” ungkapnya.

Dengan adanya undang-undang ini, meminta kepada seluruh aparat agar senantiasa lebih mawas dan lebih bertanggungjawab, karena didalamnya ada pemberian sanksi bagi petugas yang dinilai lalai jika menyebabkan seorang PMI tertimpa masalah di luar negeri. Peran yang lebih besar diberikan kepada Pemda.

Hadir dalam acara tersebut, Konjen RI Penang, Irwansyah, Direktur Mediasi dan Advokasi BNP2TKI, R. Wisantoro, Kepala BP3TKI Kupang, Tato Tirang, Kepala Subdirektorat Asia Pasifik dan Amerika, Melvin John Raffles H, Kasi Litigasi dan Nonlitigasi, Pujiono.

Kegiatan konsolidasi dengan Gubernur NTT akan dilanjutkan dengan kegiatan rapat pembahasan permasalahan CPMI/PMI dengan Stakeholders akan dilaksanakan pada Rabu-Kamis, 21-22 Maret 2018, diselenggarakan oleh Direktorat Mediasi dan Advokasi BNP2TKI yang mengundang pihak Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, KJRI Penang, dan stakeholders lainnya di wilayah NTT.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
  • ©2017 Seputar Jakarta

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional