Seputar Jakarta

Ketum KADIN: Status Tanah, Sumber Masalah Pembebasan Lahan

  • Reporter:
  • Kamis, 15 Maret 2018 | 17:05
  • / 27 Jumadil Akhir 1439
Ketum KADIN: Status Tanah, Sumber Masalah Pembebasan Lahan
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Eddy Ganefo (tengah), saat mengisi Seminar “Kebijakan Regulasi Pembebasan Lahan Proyek Properti” di Ruang Transformasi 1 dan 2 Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Kamis (15/03/2018).

Masalah pembebasan tanah masih menjadi salah satu soal yang paling krusial dalam bisnis properti. Hal tersebut dinilai Eddy Ganefo, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi), disebabkan banyak faktor. Dijelaskan, salah satunya status tanah itu sendiri, kata Eddy dalam Seminar bertajuk “Kebijakan Regulasi Pembebasan Lahan Proyek Properti” di Ruang Transformasi 1 dan 2 Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

“Saat ini status tanah menjadi persoalan mendasar. Pasalnya, tidak serta merta dengan adanya sertifikat tanah maka pengembang akan bebas dari konflik,” kata Eddy Ganefo yang juga menjabat Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia.

Apalagi, lanjut Eddy, di Indonesia status tanah masih ada yang tumpang tindih dengan tanah adat. Belum lagi permasalah tanah waris. Eddy menyayangkan, kendati sudah berbentuk sertifikat, nyatanya tanah waris kerap menimbulkan masalah-masalah bagi pengembang.

“Seharusnya seluruh tanah di negara ini disertifikasikan semua sehingga terdaftar di badan pertanahan, maka kala semua persil tanah terdaftar tidak akan ada permasalahan,” katanya.

Dikatakan Eddy, peraturan pemerintah saat ini sudah cukup bagus namun dalam pelaksanaannya banyak dimainkan oleh mafia tanah.

“Nah, hal ini yang belum bisa diberantas oleh pemerintah atau badan pertanahan,” terang Eddy.

Selama ini, masih menurut Eddy, untuk memudahkan pembebasan tanah tak jarang pengembang mengandalkan pihak lain. Hal ini yang justru membuat harga tanah naik tidak wajar. Padahal wajarnya peningkatan hanya 2,5% saja.

“Macam-macam cara pembebasan lahan tergantung daerah masing-masing, ada yang pakai centeng dan lainnya, ini membuat harga tanah tinggi. Itu sudah pasti ada permainan, karena perantara kan biasanya paling 2,5% kalau ini bisa 10% lebih naiknya,” pungkasnya.

Sementara itu Arie Yuriwin, Dirjen Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyampaikan bahwa harga tanah dalam sebuah proyek bisa berubah dalam perencanaan dan pembayaran. Karena lamanya masa kajian dan perencanaan sehingga harga yang ditetapkan diawal tidak sesuai.

“Terkadang perencanaan kurang bagus, misalnya rencana 2014, keluar izin 2015, eksekusi di akhir 2016 dan pembayaran di tahun 2017. Nilai ganti rugi pada saat rencana dikeluarkan penetapan lokasi keluar berbeda,” ujarnya.

Menurutnya, penetapan lokasi untuk infrastruktur berbeda dengan properti, kalau properti memakai izin lokasi dan proyek infrastruktur menggunakan izin penetapan lokasi. Sehingga dalam konsep B to B melebihi harga pasar.

“Asal tahu saja, lahan dari 13 BUMN yang didata ada 3,42 juta meter persegi yang bermasalah,” beber Arie.

Lebih lanjut, kata Arie, dari jumlah tersebut memiliki total nilai aset Rp 149,29 triliun. Potensial rugi yang terjadi setiap tahunnya mencapai Rp 3,46 triliun. Aset bermasalah itu termasuk pencatatan ganda sesama BUMN, pencatatan ganda dengan pemerintah, sertifikasi terhambat, belum memiliki sertifikasi, dikuasai pihak ketiga, litigasi dan lainnya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
  • ©2017 Seputar Jakarta

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional