Seputar Jakarta

Itjen Kemenag Lakukan Sosialisasi Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga

  • Reporter:
  • Kamis, 8 Maret 2018 | 23:03
  • / 20 Jumadil Akhir 1439
Itjen Kemenag Lakukan Sosialisasi Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga

Jakarta — Sering kita dengar ungkapan ‘Perempuan adalah tiang negara. Jika perempuannya baik, maka baiklah negara dan jika perempuannya rusak, maka rusak pulalah Negara. Sebagai istri dan seorang ibu, perempuan adalah tokoh sentral dalam keluarga yang memberi andil sangat besar terhadap arah perkembangan suami maupun anak-anak. Istri berpengaruh kepada suami, bisa menjadi faktor pendorong kebaikan, maupun sebaliknya, bisa sebagai faktor “penggoda” bagi kebaikan suami. Kekuatan perempuan Indonesia akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi upaya perlawanan terhadap korupsi khususnya dalam hal pencegahan.

Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama yang merupakan pengawas internasional Kementerian Agama yang memiliki visi Menjadi Penegak Integritas dan Akuntabilitas Kementerian Agama, mengadakan Sosialisasi Program Pencegahan Korupsi dengan Judul “Training Of Trainer” Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) bertempat di Hotel Lumire, Jakarta Pusat, tanggal 08-10 Maret 2018.

Irjen Kementerian Agama Nur Kholis Setiawan dalam sambutanya mengatakan bahwa gerakan melawan korupsi dari pencegahan mampu memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, dengan melakukan kegiatan ini diharapkan akan mampu memberikan pencegahan korupsi khususnya di lingkungan Kementerian Agama.

“Sebelumnya sudah ada 64 kader, sekarang ada 110 kader. Mudah-mudahan nantinya 174 kader ini menjadi pelopor bagi gerakan pencegahan korupsi berbasis keluarga,” kata Nur Kholis.

Nur Kholis menjelaskan, perempuan di keluarga memiliki peranan penting dalam mencegah terjadinya korupsi. Peranan perempuan atau ibu juga mendominasi dalam mendidik generasi di keluarga seperti anak-anak.

“Al-Ummu madrasatul Ula, Ibu itu pendidikan yang pertama,” kata Nur Kholis.

Dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut, Nur Kholis yakin akan menjadi vitamin yang positif bagi Kementerian Agama dalam mencegah korupsi mulai dari keluarga di Kementerian Agama.

Sementara itu, Basaria Panjaitan Wakil ketua KPK yang menghadiri acara tersebut juga memberikan dukungan hadap kegiata ini. Menurutnya, di hari Perempuan Internasional ini, perempuan harus bisa mencegah terjadinya korupsi dimulai dari keluarga.

“Dengan jumlah personil KPK yang tentunya terbatas, tentu peranan Ibu-ibu dalam melakukan pencegahan sangat mendukung tugas KPK,” katanya.

Acara yang diikuti oleh Dharma Wanita Kementerian Agama ini dibuka oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dalam sambutannya, Menag menyampaikan bahwa Kemenag melalui Ibu-ibu Dharma Wanita sedang membangun sejarah baru terhadap pencegahan korupsi.

“Kita sedang membangun atau membuat sejarah karena Ibu-ibu yang di Dharma Wanita melakukan inovasi baru menjadi agen-agen perubahan gerakan mencegah korupsi,” kata Menag.

Lebih jauh, Menag menyampaikan bahwa terjadinya korupsi terjadi dari dua unsur yaitu dari luar dan dari dalam. Dari unsur luar memang pencegahannya harus masif, melibatkan semua kementerian, saat ini semua kementerian sudah melakukan tindakan pencegahan korupsi. Sedangkan dari unsur dalam harus dimulai dari diri masing-masing.

“Semua makhluk di dunia ini pasti terjamin rizkinya, itu jaminan Tuhan. Tapi ketika hidup digunakan untuk membiayai gaya hidup/ gengsi maka tak kan pernah cukup, karena gaya hidup tidak ada batasnya,” kata Lukman.

Menag berpesan kepada peserta yang hadir supaya dalam mendidik anak, selain kejujuran, bekali pemahaman agama yang baik, karena selama ini boleh jadi memahami agama hanya kulit luar saja, padahal yang lebih substanstif yaitu memposisikan sesama kita pada harta dan martabat.

Acara pembukaan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris 1 Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia Lucia Peitropaoli.

Kegiatan SPAK ini adalah gerakan yang diluncurkan oleh KPK dengan dukungan AIPJ (Australia Indonesia Partnership for Justice). Gerakan ini menjadikan perempuan sebagai titik awal pendidikan nilai-nilai anti korupsi yang dimulai dari keluarga dan terus meluas ke jejaring di lingkungan sosial masing-masing. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Unit Pengendali Gratifikasi, menjadi acuan bagi aparatur Kementerian Agama tentang gratifikasi. PMA tersebut telah mengatur secara terperinci Jenis gratifikasi yang dilarang. Seperti, suap dan gratifikasi lainnya yang berlawanan dengan kewajiban dan tugas aparatur sipil negara.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
  • ©2017 Seputar Jakarta

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional