Seputar Jakarta

Asosiasi Minta Ada Payung Hukum Soal Haji Furodah

  • Reporter:
  • Kamis, 21 Desember 2017 | 15:01
  • / 2 Rabiul Akhir 1439
Asosiasi Minta Ada Payung Hukum Soal Haji Furodah

Jakarta – Haji Furodah adalah haji yang visa hajinya diperoleh melalui undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi diluar kuota visa haji yang sudah dijatahkan kepada Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Selama ini, belum ada payung hukum untuk memberikan pelayanan maupun tanggung jawab yang jelas terhadap jamaah haji furodah.

Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (Himpuh) Baluki Ahmad meminta kepada pemerintah  untuk membuatkan paying hukum dalam penyelenggaraannya. Hal ini menurutnya untuk menjamin pelayanan yang baik kepada jamaah serta memberikan hak-hak jamaah dengan baik.

“Kami meminta kepada Pemerintah untuk membuatkan payung hukum dalam penyelenggaraan haji furodah, selama ini kan belum diatur,”kata Baluki di Jakarta beberapa waktu lalu.

Selain itu, Baluki juga meminta kepada Kemenag untuk memberikan peran kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan.

Senada dengan Himpuh, Wakil Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Imam Bashori mengatakan selama ini banyak visa furoda yang diselenggarakan oleh perorangan namun tidak memberikan pelayanan dan servis yang sesuai. Untuk itu, ia berharap pemerintah melegalkan visa furoda terhadap travel yang jelas-jelas punya izin sebagai PIHK.

“Kalau memang furoda bisa dilegallkan, dilegalkan saja tapi diselenggarakan oleh yang punya izin sehingga servis atau hak-haknya masyarakat bisa terpenuhi, jangan sampai dengan travel-travel yang g jelas, kan pmerintah juga mudah dalam menindak jika terjadi persoalan-persoalan,” kata Imam Bashori.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
  • ©2017 Seputar Jakarta

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional