Seputar Jakarta

Hafidz Taftazani Tak Ingin Asosiasi Jadi Pelopor Umrah Murah

  • Reporter:
  • Jumat, 8 Desember 2017 | 14:51
  • / 19 Rabiul Uula 1439
Hafidz Taftazani Tak Ingin Asosiasi Jadi Pelopor Umrah Murah

Jakarta – Wakil Ketu Umum Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In-Bound Republik Indonsia (Asphurindo) Hafidz Taftazani menyayangkan adanya program umrah murah yang diselenggarakan kubu Syam Resfiadi dengan mengatasnamakan Asphurindo. Padahal, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah memutuskan bahwa kubu Magnatis Chaidir merupakan kepengurusan yang sah dengan keluarnya Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hafidz menjelaskan, sudah banyak kerjasama yang dilakukan kubu Syam dengan mengatasnamakan Asphurindo termasuk dengan maskapai penerbangan Citilink, Perbankan dan lainnya. Untuk kerjasama dengan Citilink sendiri, Asphurindo menyelenggarakan umrah konsorsium atau umrah murah. Padahal, program umrah murah sendiri telah diwarning oleh Kementerian Agama.

“Wong kemaren satu travel saja yang di cabut karena jual Rp 16 juta, tiba-tiba ini bikin umrah Rp 16 juta. Itu kan bukan urusan kita, yang seperti itu bukan urusan kita. Nah, kalau menggunakan nama kita itu sudah kita laporkan ke Kementerian Agama, bahwa ini kelompok ini menggunakan nama kita hendaknya Kementerian Agama dapat memberikan peringatan kepada mereka,” kata Hafidz kepada awak media di Jakarta beberapa waktu lalu.

Menurut Hafidz, pelanggaran yang sudah dilakukan oleh kubu Syam bukan sekedar bikin umrah murah atas nama Asphurindo saja, apalagi menurutnya asosiasi tidak boleh menjadi pelopor umrah murah. Selain itu, logo Kementerian Agama juga tercantum didalamnya.

“Ini kan artinya Kementerian Agama dicampurkan dengan mereka untuk melegalkan penjualan mereka dengan harga Rp 16 juta, ini sebetulnya kesalahan diatas kesalahan,” kata Hafidz.

Menurut Hafidz, seharusnya keputusan kemenangan kubu Magnatis harus diterima dengan bijak meskipun ada upaya banding dan lainnya.

“Perkara ini ngaku, itu urusan dia, sekarang ini, Kemenag juga sudah menyatakan setelah keputusan PTUN dan dinyatakan yang sah adalah kepengurusan Magnatis otomatis ini tidak berlaku, terlepas dia mau banding dan sebagainya itu urusan lain,” katanya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
  • ©2017 Seputar Jakarta

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional