Seputar Jakarta

Permasalahan Hak Angket Bisa Diselesaikan Antar Lembaga

  • Reporter:
  • Jumat, 6 Oktober 2017 | 13:25
  • / 15 Muharram 1439
Permasalahan Hak Angket Bisa Diselesaikan Antar Lembaga

Jakarta – Menjelang berakhirnya masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), muncul wacana adanya perpanjangan masa kerja pansus. Hal ini mengundang komentar dari pakar hukum yang saat ini tengah menangani kasus lelang keperawanan dan nikah siri pada situs nikahsirri.com, Mada R. Mardanus.

Menurut Mardanus, selama ini KPK tidak ada salah dalam menjalankan tugas yang diamanahkan oleh undang-undang, semua dilakukan sesuai dengan undang-undang, baik itu dalam hal penyadapan maupun yang lainnya. Menurutnya, hak angket KPK ada muatan politik di dalamnya.

“Kayaknya kalau dihubung-hubungin sih ada muatan politik, ini kan KPK sedang gencar-gencarnya berantas korupsi, apalagi proyek e-ktp kan besar banget,” kata Mardanus di Jakarta, Jumat (6/10/2017)

Lebih jauh, Pria Lulusan S2 Hukum di Amerika tersebut menyayangkan adanya pansus hak angket yang disinyalir akan melemahkan KPK yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

“Jadi, hak angket buat apa?, hak angket kan untuk mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap undang-undang. Permasalahannya, KPK apakah bagian dari pemerintah, itu kan lembaga yang independen. Kalau saya liatnya sih, kalau pun bisa pake hak angket tapi salahnya dimana. Sampai sekarang KPK masih berdasarkan undang-undang, dia tidak pernah keluar dari koridor, toh semua kasus-kasus KPK di pengadilan semua ada buktinya,” ucap Mada.

Menurut Mada, adanya pansus hak angket DPR terhadap KPK merupakan hal yang berbahaya, karena DPR bisa saja merubah undang-undang.

“DPR kan bisa merubah undang-undang, mungkin ada pelemahannya, mungkin undang-undang direvisi atau dilemahin kan bisa, kalau undang-undangnya dibubarin, ya KPK bubar,” kata Mada.

Untuk itu, Mada berharap permasalahan hak angket KPK bisa diselesaikan antar lembaga. “Presiden juga bisa turun tangan menangani masalah ini, walaupun setiap orang kedudukannya sama dihadapan hukum namu ini kan lembaga pemerintah yang sangat berkuasa dan berwenang sehingga seharusnya yang di level atas tidak ada berantem-beranteman segala macam, yang di atas harusnya saling koordinasi, bangun negara sesuai fungsinya masing-masing, harusnya semua pejabat gitu,” kata Mada.

Sebelumnya, Jokowi selalu melontarkan argumen pembagian wewenang bila ditanyakan seputar Hak Angket KPK, namun dia selalu menyatakan komitmennya untuk menguatkan lembaga antirasuah tersebut. Saat di Lubang Buaya, Jokowi kembali menegaskan komitmennya untuk tidak memperlemah KPK ketika ditanya oleh awak media.

“Komitmen kita jelas. Masak saya ulang-ulang terus. Penguatan KPK itu harus,” kata Jokowi.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
  • ©2017 Seputar Jakarta

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional