Seputar Jakarta

Kemendagri Sentil Bupati Natalis Soal Gepokan Uang Dewi Sanca

  • Reporter:
  • Selasa, 29 Agustus 2017 | 09:59
  • / 6 Djulhijjah 1438
Kemendagri Sentil Bupati Natalis Soal Gepokan Uang Dewi Sanca

Gepokan uang yang diunggah biduan Dewi Sanca dalam akun sosial media pribadinya masih menyisakan tanda tanya. Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni sudah mengklarifikasi, namun bukan soal uang tersebut melainkan klarifikasi soal hubungannya dengan Dewi Sanca.

Beberapa pihak mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan turun tangan untuk memperjelas uang tersebut. Apakah berasal dari pribadi Bupati Natalis Tabuni atau dari APBN Intan Jaya. Bagaimana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanggapi hal tersebut?

“Kalau itu uang pribadi kepala daerah tidak jadi masalah, silahkan. Dia (Bupati) mau nunjuk artis siapa saja boleh, tapi jangan melibatkan Pemda,” terang Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen), Arief M Edie saat dihubungi, Selasa (29/8).

Disampaikan, Pemda Intan Jaya perlu mempertegas posisinya agar tidak menimbulkan keresahan dan pertanyaan masyarakat. Apakah gepokan uang yang diunggah Dewi Sanca merupakan uang pribadi Bupati Natalis atau berasal dari anggaran Pemda Intan Jaya.

Dalam hal ini, uang Dewi disebut-sebut untuk kontrak pembuatan film dokumenter dan konser di Intan Jaya. Dewi sendiri sudah membenarkan bahwa uang yang dipamerkan di sosial media berasal dari Bupati Natalis Tabuni.

“Semua harus jelas posisinya, sehingga Pemda yang bisa menjawab kalau ada pertanyaan misalnya (mendatangkan) artis itu sumbangan dari Bupati pribadi. Begitu juga misalnya dari anggaran Pemda,” terang Arief.

Ia memberikan rujukan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Perubahan Keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Suatu kegiatan pemerintah akan tetap dilaporkan hingga satuan-satuannya secara rinci.

“Jangan sampai setelah dihitung keseluruhan dari satu kegiatan, ternyata anggarannya membengkak. Dari besaran sekian-sekian hanya untuk kegiatan A, B, C, ternyata dalam kenyataannya sampai kegiatan D,” imbuh Arief.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo sebelumnya menyatakan gepokan uang yang diberikan Natalis kepada Dewi harus dicek. Apabila menggunakan APBD ditekankan akan menjadi masalah, karena dimungkinkan pengalokasiannya tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang ada.

“Ada mekanisme audit yang dilakukan oleh BPK, karena penggunaan dana APBD atau APBN kan setiap tahun diaudit, bahkan setiap semester diaudit. Kalau memang ada pengeluaran semacam itu ya tentunya akan ada pemanggilan dari pemerintahan oleh para auditor,” katanya.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
  • ©2017 Seputar Jakarta

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional