Seputar Jakarta

Dukung Kemenperin, Guru Besar IPB Dorong Revisi 57

  • Reporter:
  • Kamis, 15 Juni 2017 | 03:52
  • / 20 Ramadhan 1438
Dukung Kemenperin, Guru Besar IPB Dorong Revisi 57

JAKARTA, SeputarJakarta.com – Pemerintah perlu melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Revisi PP ini perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat agar industri sawit terus meningkat. Hal itu diungkapkan oleh Guru Besar dari kampus Institute Pertanian Bogor (IPB), Supiandi Sabiham, Jumat (9/6/2017).

Ditegaskan juga, Supiandi mendesak, selama untuk kepentingan negara dan menolong masyarakat, pemerintah dan DPR mestinya tidak terpengaruh dengan adanya upaya sejumlah pihak yang menolak revisi PP No 57/2016. Dijelaskan, tidak ada pihak yang dirugikan andaikan revisi PP Gambut tersebut sudah dirampungkan.

“Nah itu sebetulnya konsekuensinya (dampak negatif) kan kepada teknis. Yang saya lihat itu banyak yang merasa keberatan karena orang-orang yang terkena dampak (tanaman gambut) itu,” ujar Supiandi saat dihubungi, Jumat (9/6/2017).

Sebelumnya, Kemenperin meminta adanya revisi PP 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut karena mengganggu industri korporasi pulp paper dan perkebunan kelapa sawit. Kemenperin menampilkan angka statistik bahwa dampak penerapan PP 57 dan turunannya bagi perekonomian negara: pendapatan negara berupa pajak, PNBP, dan devisa (pulp and paper dan sawit) Rp 122 Triliun, pendapatan karyawan dan masyarakat (pulp and paper dan sawit) Rp 45,7 Triliun serta investasi termasuk UMKM (pulp and paper dan sawit) Rp 554 Triliun. Kemenperun menggambarkan bahwa industri kelapa sawit hulu-hilir menyerap 5,3 juta tenaga kerja dan industri pulp and paper menyerap 1,49 juta tenaga kerja.

Hal yang menjadi masalah ketika, misalnya, revisi PP No 57/2016 dirampungkan, Supiandi menegaskan, terkait peraturan penanaman taman gambut yang tidak sesuai dengan peraturan. Menurutnya, dalam peraturan PP Gambut disebutkan bahwa penanaman taman gambut harus kurang dari 3 meter. Dan kedalaman permukaan air tanah harus kurang dari 0,4 meter sampai 40 cm dari berbagai tanaman di atas gambut.

“Jadi kalau diukur dilapangan melebihi itu bisa kena sangsi. Nah itu keberatannya karena di lapangan tidak bisa mempertahankan angka 40 cm di permukaan air. Dan tidak mungkin musim kemarau dan musim hujan stabil, karena itu bisa turun-naik airnya,” katanya

Untuk diketahui, dalam PP Nomor 57/2017, pemerintah menegaskan, gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

Menurut PP ini, Menteri (yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengelolaan hutan dan lingkungan hidup) wajib menetapkan fungsi lindung Ekosistem Gambut paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut yang letaknya dimulai dari 1 (satu) atau lebih puncak kubah Gambut.

Selanjutnya, fungsi Ekosistem Gambut yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud disajikan dalam bentuk peta fungsi Ekosistem Gambut.

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!
  • ©2017 Seputar Jakarta

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional